- Mesuji, Lampung – Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sejumlah sekolah dasar (SD) di Kabupaten Mesuji, Lampung, menjadi sorotan publik. Dugaan ketidaktransparan dalam penggunaan anggaran ini mencuat setelah adanya temuan di beberapa sekolah yang dinilai tidak sesuai dengan peruntukannya.
Salah satu contoh yang mencolok adalah di SD Negeri 8 Simpang Pematang. Dana pemeliharaan sekolah yang ditaksir mencapai Rp100 juta, serta anggaran pengembangan perpustakaan dan pojok baca, tidak menunjukkan perubahan signifikan. Selain itu, pagar samping sekolah juga terlihat roboh dan belum diperbaiki.
Diduga kuat aliran dana Bos ditelan oknum Kepala Sekolah SD Negeri 8 Simpang Pematang Kabupaten Mesuji.
“Kami sangat khawatir dengan kondisi sekolah yang seperti ini. Dana BOS seharusnya bisa membuat lingkungan belajar lebih nyaman dan aman untuk anak-anak kami,” ujar salah seorang wali murid yang enggan disebutkan namanya.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat mengenai efektivitas pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Mesuji. Banyak pihak menilai, lemahnya monitoring menjadi celah bagi terjadinya penyimpangan dana BOS.
Menanggapi hal ini, beberapa tokoh masyarakat Mesuji mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turun tangan melakukan investigasi. Mereka berharap, dengan adanya tindakan tegas, pengelolaan dana BOS dapat lebih transparan dan akuntabel.
“Transparansi adalah kunci. Kami ingin melihat dana BOS benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Mesuji, bukan malah diselewengkan,” tegas seorang tokoh masyarakat yang juga aktif dalam kegiatan pendidikan di Mesuji.
Dinas Pendidikan Kabupaten Mesuji belum memberikan keterangan resmi terkait isu ini. Masyarakat berharap, pihak terkait segera memberikan klarifikasi dan mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki sistem pengelolaan dana BOS di seluruh sekolah di Kabupaten Mesuji.
